Permudah Subsidi Penerbangan Perintis

Kompas, Senin 2 Februari 2009

Kolom Nusantara, hal 23

 

Persyaratan Jumlah Penumpang Tak Jadi Masalah

 

PALANGKARAYA, KOMPAS – pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur mendesak pemerintah pusat agar mempermudah subsidi penernangan perintis yang di biayai APNB. Saat ini tidak ada maskapai yang sanggup memenuhi persyaratan untuk menyerap dana subsidi.

 

Akibat tidak terserapnya subsidi APBN seperti pada tahun 2008, sejumlah kabupaten di dua provinsi itu terpaksa menyediakan dana sendiri untuk mengadakan penerbangan perintis.

 

Penyediaan transportasi udara penting karena beberapa daerah di pedalaman Kalimantan sangat jauh dan sulit ditempuh melalui jalan darat dan sungai. Bahkan, ada beberapa daerah yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat.

 

Gubenur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, selaku Ketua Koordinator Forum Revitaslisasi dan Percepatan Pembangunan Kalimantan, Minggu (1/2) di Palangkaraya, mengatakan, selama ini subsidi penerbangan perintis dariAPBN tidak bisa dimanfaatkan karena tidak ada maskapai yang berminat.

 

“Penyebabnya adalah besaran subsidi terlalu kecil dan tidak mempertimbangkan jauh dekatnya rute. Batasan syarat minimal penumpang untuk mendapatkan subsidi dari APBN juga dirasa berat, ”kata Teras.

 

Kepala Bidang Transportasi Udara Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalteng Kasturi sebelumnya memberi gambaran, untuk dapat memanfaatkan subsidi penerbangan perintid dari APBN, maskapai harus bisa mendapatkan minimal 14 penumpang rute Palangkaraya-Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas.

 

“ Tahun lalu tidak ada maskapai yang sanggup memenuhi syarat itu. Akibatnya, subsidi APBN untuk penerbangan perintis di Kalteng tahun lalu tidak terserap.” Kata Kasturi.

 

Ia menambahkan, hingga saat ini, ada dua pemerintah kabupaten di Kalteng yang sudah merealisasikan subsidi penerbangan perintis, yakni Murung raya dan Gunung Mas.” Berikutnya akan menyusul empat kabupaten lain yang saat ini sedang mempersiapkan pemberian subsidi, “ucap Kasturi.

 

Direktur Angkutan Udara Dephub Tri Sunoko mengatakan persyaratan jumlah minimum penumpang tidak terlalu menjadi masalah. “Yang penting, ada permintaan terhadap penerbangan karena tidak ada modal transportasi lain. Dan yang utam, rute tersebut tak dilayani oleh penerbangan lain, “ ujar Tri.

 

Tri menegaskan, pemerintah pasti melayani permintaan subsidi asalkan ada permintaan dari daerah. Permintaan itu dapat disampaikan dalam rapat koordinasi penerbangan yang dilakukan dua kali dalam setahun.

 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Sulaiman Gafur menambahkan, pelaksanaan penerbangan perintis dengan menggunakan subsidi dari APBN tahun  lalu sempat bermasalah akibat ada persoalan pada maskapai Dirgantara Air Service (DAS) Maskapai itu adalah maskapai penerbangan perintis di Kalteng dan Kaltim pada tahun 2008.

 

Di Kaltim, DAS Cuma melaksanakan penerbangan bulan Juli-Agustus. Akibatnya, pemerintah Kabupaten Nunukan dan malinau membiayai sendiri penerbangan perintis dengan menyewa pesawat ke maskapai Susi Air. (BRO/CAS/AIK/FUL).